DPR segera bentuk pansus GSI Dan MK batalkan Perpu No. 1 tahun 2020 dan UU No. 2 tahun 2020

0
436

Jakarta, Pemberitaan belakangan ramai membicarakan PT pemasok antigen dan pcr, dimana didalam PT. Genomik Solidaritas Indonesia terlibat perusahaan yang dimiliki LBP dan yayasan adaromi lik ET, yang keduanya menjabat menteri dalam kabinet Jokowi. Perusahaan ini dibentuk tak lama setelah wabah Covid-19 merebak, dan kemudian sekitar tahun 2020 pengusaha patungan membentuk PT. Genomik Solidaritas Indonesia dan didalamnya ada saham Toba Sejahtera dan Toba Energi serta yayasan adaro, dimana kedua PT tersebut milik LBP dan yayasan tersebut milik ET.

Dan sebelumnya Presiden membuat Perpu No. 1 tahun 2020 dan diteruskan UU No. 2 tahun 2020, dimana salah satu Klausul Perpu dan UU tersebut dalam pasal 27 Perpu dan UU tersebut ada hak kekebalan hukum dalam pengeluaran keuangan negara yang terkait Covid-19.

Perpu No. 1 dan UU pasal 2 tahun 2020  pernah dituntut oleh elemen masyarakat dan di tolak Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi harus bertanggung jawab secara hukum, dengan membatalkan Perpu dan UU tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, terkait masalah antigen dan pcr ini adalah masalah nasional dan melibatkan pejabat negara, seharusnya DPR tanggap melakukan interpelasi membentuk pansus dan putusan politik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here