Media NSEAS

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Salah satu cara untuk meyakinkan dugaan atau hipotetis kita tentang tingkat keterpilihan Balon (Bakal Calon) atau Calon dalam pemilihan seperti Pilpres atau Pilkada yakni melakukan survei opini publik terkait elektabilitas para Balon atau Calon. Untuk kasus Jokowi sebagai Balon pada Pilpres tahun 2019 mendatang, sudah mulai dibicarakan di publik berdasarkan hasil survei opini publik. Sebagai incumbent atau...

Oleh: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) PENGANTAR Forum Seminar Alumni & Mahasiswa UI Bangkit Untuk Kedilan, 27 Oktober 2017, di Ruang Terapung Pwerpustakaan UI Depok ini mengambil theme “Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi”.  Theme ini menggunakan konsep “Keddaulatan Bangsa”. Tanpa mengecilkan makna konsep Kedaulatan Bangsa,  sebagai salah satu Pembicara saya menganggap, lebih baik menggunakan konsep “Kedaulatan Rakyat”. “Kedaulatan” berasal dari kata “ daulah”...

PERMEN LHK P.39/2017 UTK PETANI MISKIN JAWA: KONFLIK HORIZONTAL HANYA FIKSI BELAKA Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani bertujuan untuk mensejahterakan petani miskin di Pulau Jawa. Mereka akan diberi hak utk memanfaatkan tanah hutan negara yang sudah gundul, mangkrak, terlantar maksimal 2 Ha. Pemerintah juga akan memberi pendampingan, bibit,...

KEDAULATAN RAKYAT: KEPUTUSAN PULAU PALSU MELALUI REFERENDRUM Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Alumni & Mhs UI Bangkit untuk Keadilan telah mengadakan Seminar dgn thema "Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi", Jumat 27 Oktober 2017, Ruang Terapung, Perpustakaan UI Depok. Panitia Seminar juga berharap ada pembahasan tentang Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta yang sedang menjadi issue nasional sekarang ini. Hadir selaku Pembicara, Kapolri diwakili Staf Ahli, Yusril Ihza...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Pengkritik perhutanan Sosial di Pulau Jawa memprediksi Permen LHK No P.39 /2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani semakin memperburuk tata kelola hutan. Pengkritik dari Jawa Barat ini klaim, ribuan petani miskin pemegang IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) orang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kehutanan. Mereka menyebabkan kesemrautan pengelolaan hutan negara. Sesungguhnya prediksi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa kini diperkuat regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK P.39/2017 ini sesungguhnya antara lain untuk mensukseskan penghentasan kemiskinan masyarakat atau petani tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani, Pulau Jawa. Petani miskin diberikan...

DI BAWAH PERMEN LHK NO.P.39/2017, PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN LAKUKAN JUAL BELI TANAH GARAPAN Oleh: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Ada beberapa orang dari Jawa Barat mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung ( MA) Permen LHK No.P.39/2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani. Mereka menghendaki MA membatalkan kebijakan perhutanan sosial pro rakyat miskin di Jawa ini. Salah seorang Pemohon tinggal di Kabupaten...