Tolak Omnibus Law Jangan Hanya Demo Tapi Lakukan Gugatan Hukum

0
264

Jakarta, Nseas – Ratusan buruh Jakarta mentang omnibus law di depan kantor Gubernur DKI Jakarta dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3/2020).Mereka meminta DPRD membawa aspirasi penolakan omnibus law ke DPR.

Terkait dengan gerakan buruh yang menolak keberadaan omnibus law ini, Advokat Senior Elfan Gomes menyatakan omnisbus law merugikan buruh dan melanggar UUD 1945. “Apa yang dilanggar oleh negara? Lahirnya omnibus law tidak ada perlindungan negara kepada buruh atau warga negara,” ungkap Elfan Gomers kepada media nseas.com,Rabu (11/3/2020), di Jakarta.

Kedua, lanjut Gomes, omnibus law membuat peluang buruh dan hak-hak buruh sesuai dengan perburuhan Pancasila. Dalam Perburuhan Pancasila terdapat adanya keseimbangan antara pengusaha dan buruh. Dalam Omnibus law soal keseimbangan tersebut tidak bakalan terjadi.
Malah kekuatan pusat akan bisa makin dominan dengan adanya Omnibus law dan berdampak akan menimbulkan pengangguran yang semakin besar, kemiskinan meroket, angka kejahatan meningkat dan akan melemahnya kedaulatan rakyat.
“Dan itu melanggar ratifokasi HAM yang diatur UUD kita,” ujar Gomes.

Menurut Gomes, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, buruh jangan hanya demo tapi juga melakukan gugatan terhadap negara. “Gugatan bisa dilakukan baik melalui Mahkahmah Konstitusi (MK) dan peradilan umum. Mengingat DPR sudah tidak mampu melakukan fungsinya yakni fungsi hak kontrol karena sudah kuatnya kekuatan pemerintah. Dan satu-satunyanya yang masih bisa diharapkan adalah lembaga yudikatif yaitu peradilan.

Dalam sudut pandang Gomes, yang bakal kena dampak Omnibus Law bukan hanya buruh pabrik tapi semua lini, karyawan perusahaan ataupun pekerja perusahaan asing atau nasional selain pegawai negeri.

Ternyata demo buruh Jakarta yang menolak Omnibus Law memancing Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Mendagri negara tidak boleh kalah dengan kelompok pelanggar hukum. “Saya setuju tapi banyak pelanggar hukum yang justru lebih dekat dengan rejim dan masih bebas seperti kasus Meikarta, Ibukota baru, Jiwasraya, Asabri, Tanah Cengkareng, busway dan Rumah Sakit Sumber Waras,” tandas Gomes. (man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here