KRITIK TERHADAP CAWAPRES MA’RUF AMIN SOAL BUTA, TULI DAN BISU : EMPAT TAHUN KEGAGALAN PRESIDEN JOKOWI URUS PEMERINTAHAN RI

0
637

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS)

PENGANTAR:

Belakangan ini bersebaran di medsos dan media massa ttg pernyataan Cawapres Ma’ruf Amin cukup menunjukkan “miskin metodologi” dalam evaluasi prestasi atau kinerja seorang Presiden RI. Ma’ruf Amin menilai, pretasi telah ditorehkan Presiden Jokowi selama empat tahun ini sudah sangat banyak dan luar biasa serta tidak perlu dipertanyakan lagi. “Jadi hanya mereka yang buta, tuli dan bisu saja yang tidak mengetahui dan mengakui prestasi Jokowi,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat deklarasi dukungan Relawan Barisan Nusantara untuk Capres dan Cawapres 01, Sabtu (10/11).

Disebutkan, bagi mereka menilai Presiden Jokowi gagal berarti “buta”, “tuli” dan ” bisu”. Kami justru menilai Ma’ruf Amin tanpa punya data, fakta dan angka kegagalan Jokowi empat tahun sebagai Presiden RI. NSEAS sangat paham secara metodologis evaluasi prestasi dan kinerja Presiden urus pemerintahan. NSEAS juga telah mengevaluasi Presiden Jokowi.

Tulisan ini sebagai kritik terhadap Cawapres Ma’ruf Amin soal kata “buta”, “tuli” dan ‘bisu” dimaksud. Ma’ruf Amin harus mengetahui dan memahami, selama empat tahun menjadi Presiden RI dari 37 urusan Pemerintahan 34 urusan Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian. Hanya 3 urusan Jokowi berhasil. Tulisan ini menyajikan hanya sebagian 23 urusan Presiden Jokowi mengalami kegagalan.

Jokowi gagal total dan sangat tak layak lanjut jadi Presiden RI.

Penilaian kegagalan Presiden Jokowi ini berdasarkan standard kriteria evaluasi buatan Presiden Jokowi sendiri, bukan pihak lain. TEORI digunakan teori kesenjangan atau gap theory. Standard kriteria evaluasi dimaksud:

1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014.
2. Janji2 tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014 tercatat di dalam dokumen NAWA CITA.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing2 Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.

Ringkasnya Kegagalan Presiden Jokowi sebagai berikut:

1. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “pertahanan”. Ia janji mau menaikkan tiga kali lipat anggaran pertahanan RI, tetapi tanps realisasi. Jokowi juga masih belum mampu memenuhi janji untuk mengatasi kekurangan perumahan prajurit. Masih lebih 150 ribu prajurit TNI tidak menempati atau tanpa memiliki rumah sendiri.

2.Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang ‘politik luar negeri’ (PLN). Terkesan Jokowi selama ini tidak memprioritaskan PLN, lebih menaruh perhatian urusan ekonomi: investasi, utang dan infrastruktur. Jokowi sangat lemah memainkan peran diplomasi politik. Jokowi bukanlah seorang aktor politik luar negeri kompeten dan dapat mengangkat nama Indonesia di forum-forum internasional. Ia berencana membuat perjanjian ” perbatasan wilayah maritim dengan 10 negara tetangga, satupun rencana perjanjian perbatasan dimaksud tudak mampu Rezim Jokowi realisasikan. Juga empat tahun tidak pernah dibicarakan langsung dengan Negara bersangkutan. Omdo !

Apa yang dapat diharapkan dari Jokowi urus politik luar negeri Indonesia? Bagi Tim Studi NSEAS, sangat minim sehingga tidak layak utk lanjut menjadi Presiden RI. Terlalu besar dan terbeban negara Indonesia ini dipimpin Jokowi dlm pergaulan internasional. Kalau mempimpin Republik Maladewa yg penduduknya 100 % Muslim dan hanya ratusan ribu jiwa, Jokowi bolehlah….

3. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “komunikasi dan informatika” Di mata publik kondisi kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika lebih populer dengan kerja pemblokiran portal dan situs media sosial (Medsos). Di mata aktivis dan penggiat pro demokrasi tentu saja kerja pemblokiran portal dan Medsos ini justru Kontrak produktif bagi percepatan demokratisasi, dan ancaman bagi perkembangan demokrasi. Terakhir malah muncul berita di publik internasional, Pemerintah dikenakan denda karena tidak sanggub bayar sewa Satelit.

4. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “keamanan nasional”. Sebagai contoh pembentukan “Dewan Keamanan Nasional” dan pembentukan “Kompolnas” di tingkat daerah.

Jokowi semula mencanangkan akan membentukan Dewan Keamanan Nasional dan juga KOMPOLNAS level Daerah. Namun, empat tahun beliau jadi Presiden RI, pencanangan Jokowi ini tak pernah secara konsisten dan konsekuen Beliau laksanakan.

5. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “otonomi daerah”. Kondisi otonomi daerah belum menunjukkan perubahan berarti. Masih terjadi kesenjangan besar antara perubahan tingkat konseptual dengan perubahan tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah (Pemda). Dominasi elite politik dan ekonomi daerah tetap ada bahkan fenomena oligarki politik ekonomi masih berlangsung, dan jauh dari cita-cita negara demokrasi.

6. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang politik dalam negeri juga dapat dinilai dari parameter jumlah konflik kekerasan dan serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan. Sejak tahun 2015 hingga 2017 dapat dinilai, konflik kekerasan dan serangan terorisme telah berkurang. Atas parameter/indikator kejadian teror bawa korban jiwa di dalam negeri, Jokowi akan berhasil urus PDN. Tetapi, dari parameter/indikator regulasi, Jokowi belum melaksanakan rencana revisi UU Partai Politik. Belum ada perubahan atau upaya konkrit pengaturan berarti dengan UU Parpol. Parameter ini menunjukkan kondisi kinerja Jokowi buruk dan mengalamj kegagalan meraih target capaian.

7. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang Penegakan HAM (Hak Azasi Manusia). Ia Tak mampu menyesaikan masalah HAM masa lalu seperti kasus Tragedi Pembantaian Massal 1965-1966, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, termasuk kasus tewasnya aktivis HAM, Munir. Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan nenyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sudah lebih empat tahun menjadi Presiden RI, Jokowi ingkar janji. Tidak satupun masalah pelanggaran HAM masa lalu diselesaikannya.

Kinerja Jokowi urus bidang “HAM” buruk dan gagal meraih target capaian. Negara bahkan absen terjadi “persekusi”.

Era 4 tahun Jokowi berkuasa, kasus eksekusi menjadi perhatian publik antara lain:

a. Penghadangan Ustad Abdul Somad di Hotel Aston Denpasar, 9 Desember 2018.
b. Penghadangan 100 orang terhadap Nenok Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekan Baru, 25 Agustus 2018.
c. Penghadangan Habib Anief Alatas dan Habib Bahar bin Ali Sumahid di Bandara Sam Ratulangi Manado, 15 0ktober 2018.

8. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang pemberantasan korupsi. Justru di era Jokowi ini prilaku Korupsi bukan lagi korupsi APBN dan APBD, tetapi sudah pads tingkat Korupsi Sandera Negara. Korupsi ini ditandai kejahatan ekonomi Korporasi terhadap Negara. Korporasi membeli penerbitan UU, PP, Peraturan/Keputusan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, juga keputusan Yudikatif.

Kasus2 korupsi “kakap” masa lalu seperti BLBI, Bank Century, dll tidak ada kemajuan untuk diselesaikan secara hukum oleh Jokowi. Kondisi korupsi di Indonesia era Jokowi tidak berubah lebih baik di banding era sebelumnya. Bahkan, telah beredar belakangan ini data, fakta dan angka bahwa PDIP partainya Presiden Jokowi partainya Terkorup di Indonesia.

9. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “penanggulangan terorisme”. Masih terjadi aksi terorisme di Jalan Thamrin dan di Terminal Kampung Melayu DKI Jakarta. Kedua aksi tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk pihak pelaku aksi tersebut. Bahkan tahun 2018 juga terjadi aksi terorisme di Kota Surabaya, dll. Juga menelan korban jiwa.

10. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang pertanian. Setelah menjadi Presiden, ternyata Jokowi terus dan kian banyak melakukan impor pangan, seperti beras, bawang putih, gula, daging sapi, dll. Rezim Jokowi tidak peduli atas kritikan dan kecaman publik ttg impor pangan ini. Juga Jokowi gagal menciptakan swasembada pangan.

11. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang infrastruktur “Tol Laut” Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “Tol Laut ” tergolong masih buruk dan mengalami kegagalan mencapai target 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019.
Juga target pengurangan atau penurunan harga barang2 kebutuhan pokok di daerah2 terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Presiden Jokowi Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang2 seperti di Maluku Utara.

12. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang infrastruktur “perumahan rakyat”. Kondisi kinerja Jokowi di bidang ini tergolong buruk, gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima).

Sejak dicanangkan hingga 30 April 2017, program sejuta rumah per tahun baru terealisir 169.614 unit MBR dan 14.206 Non MBR. Bahkan, data resmi PUPR realusasi target capaian Oktober 2018 ini baru sekItar 60 %.

Kegagalan urus perumahan rakyat target sejuta unit pertahun sudah disadari juga pihak Pemerintah. Sebagai contoh, opini Menku Sri Mulyani yg pesimis akan berhasil. Paling maksimal Pemerintahan Jokowi mampu laksanakan hanya 60 %. Itupun sudah digabung antara kontribusi pemerintah (MBR) dan pihak swasta (Non MBR). Angka 60 % ini menunjukkan kinerja Jokowi tergolong “lebih buruk” dan gagal !.

13. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian.

Sudah empat tahun Pemerintahan Jokowi – JK, masih belum bisa membuktikan prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi empat tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek2 infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019.

14. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang infrastruktur “jalan dan jembatan” nasional termasuk jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019. Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya setahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.

15. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang infrastruktur “perkeretaapian” lebih buruk lagi. Sudah empat tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah empat tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM. Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

16. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “perhubungan udara” seperti Bandara (Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian. Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar 50% target era SBY-Boediono). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb. Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perhubungan udara,

17. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang infrastruktur “perhubungan laut” seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses mencapai target capaian. Untuk rencana pembangunan laut tahun 2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan. Rezim Jokow kini i baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka empat tahun ini (2015-2018), telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama empat tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50%. Ke depan, waktu tinggal setahun lagi, masih 50% lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi. Bahkan, pada Juni 2018 ini Kemenhub mengakui, ada 33 pembangunan pelabuhan “mangkrak” dengan kerugian sekitar Rp. 3 triliun.

18. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “perindustrian” masih belum mampu menciptakan kondisi0 lebih baik, bahkan terus merosot. Urusan industri garam saja Pemerintah masih gagal. Sudah empat tahun Jokowi berkuasa, Indonesia masih saja impor garam. Masih ada waktu setahun lagi bagi Rezim Jokowi untuk merealisir semua target capaian baik janji kampanye maupun rencana terstruktur RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenperin 2015-2019.

19. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang ” perdagangan” dapat ditunjukkan beberapa parameter sebagai berikut. Dari sisi peningkatan daya saing global, kinerja Jokowi buruk karena capaian lebih rendah ketimbang era SBY. Dari sisi revitalisasi pasar rakyat, kinerja Jokowi tergolong lebih buruk karena cuma mampu meraih sekitar 35 % dari total target dapatkan. Bahkan Jika dibandingkan target 5 tahun, Jokowi baru mampu merealisasikan sekitar 20 %. Sisa waktu tinggal setahun lagi bagi Jokowi. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk karena harga tetap menaik, tidak turun.

Selama empat tahun Rezim Jokowi berkuasa, kondisi kinerja di bidang “perdagangan” tergolong “buruk” dan gagal memenuhi janji kampanye, dan gagal meraih target rencana. Kegagalan Jokowi ini adalah persoalan pokok bagi Rezim Jokowi.

20. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “Koperasi dan UKM” masih belum dapat dinilai betul2 gagal, juga berhasil. Masih menunggu tersedianya data resmi Pemerintah. Diharapkan, setelah 4 (empat) tahun Jokowi jadi Presiden, Pemerintah dapat mempublisir data resmi dan akurat tentang realisasi masing2 target diharapkan tercapai bidang Koperasi dan UKM ini.

Salah satu masalah Koperasi yakni masih banyak koperasi tidak aktif. Bahkan LAKIP Menkop dan UKM 2015 mengakui, masih banyak koperasi yg belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar. Di lain pihak, diakui juga masalah UMKM al. kualitas SDM rendah; peran sistem pendukung kurang optimal; kebijakan dan peraturan kurang efektif.

21. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “Badan Usaha Milik Negara” (BUMN) belum menunjukkan kondisi baik. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan BUMN.

22. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang “enerji dan SDM” (Sumber Daya Mineral) tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target. Bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Ranking Indonesia dalam investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara. Kontribusi sektor tambang terhadap GDP menurun 6,14 % tahun 2011 menjadi 4,23 % tahun 2016.Kontribusi tambang terhadap total penerimaan ekspor menurun dari 17 % tahun 2013 menjadi 13 % tahun 2014-2017. Kontribusi minyak terhadap penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun tahun 2014 menjadi Rp. 45 triliun tahun 2016. Bahkan rencana pembangunan kilang minyak batu, sudah empat tahun belum juga terealisasi ke tahap operasional.

23. Jokowi mengalami kegagalan meraih target capaian di bidang ristek.
Anggaran riset dan kinerja Jokowi di bidang riset dan teknologi tergolong buruk. Tidak mampu memenuhi anggaran riset untuk menjadi negara maju, atau minimal 1 % per GDP. Kebijakan Jokowi urus “Ristek” (riset dan teknologi), dari indikator anggaran riset, boleh dinilai tidak mempunyai visi strategis bagaimana memajukan suatu negara bangsa di dunia internasional. Jokowi sungguh miskin pengetahuan tentang hubungan riset dan teknologi, inovasi, industri, SDM (sumber daya manusia) dan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ia masih tingkat pengetahuan pentingnya infrastruktur sekali pun juga masih tergolong gagal mencapai target .

PENUTUP:

Uraian ringkas di atas menunjukkan dari 23 urusan pemerintahan, dari bidang pertahanan hingga ristek, tidak satupun bidang Presiden Jokowi mengalami keberhasilan kecuali kegagalan.

Seandainya Cawapres Ma’ruf Amin Pasangan Capres Jokowi punya pengetahuan cukup ttg studi evaluasi dlm perencanaan pembangunan, maka Ma’ruf Amin takkan keluarkan kata2 dari mulutnya : “buta’, “tuli” dan “bisu’. Sungguh Ma’ruf Amin miskin metodologi di bidang studi evaluasi perencanaan pembangunan. Tentu saja, dari pengalaman soal kata buta, tuli dan bisu , Ma’ruf Amin tak layak dan kompeten urus pemerintahan nasional dan rakyat Indonesia !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here